JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Tujuh Bulan Penjara untuk Penolak PLTA Seko

Selasa, 23 Mei 2017 00:00 Written by  admin
Amisandi Amisandi

JURnaL Celebes. Amisandi (39), terdakwa kasus penolak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan akhirnya divonis tujuh bulan penjara dari tuntutan 10 bulan. Amisandi didakwa mengancam karyawan PT Seko Power Prima ini menyatakan pikir-pikir untuk banding, setelah vonisnya dijatuhkan pada sidang, Senin (22/05/2017) di Pengadilan Negeri Masamba.

Amisandi adalah salah satu petani dari Komunitas Adat Pohoneang Seko Tengah Desa Tanamakaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Dia dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan PT Seko Power Prima dengan tuduhan mengancam pekerja perusahaan itu, saat melakukan pengeboran di Poririang, 27 Desenber 2016. Poririang adalah kampung yang berada di wilayah adat Komunitas Adat Pohoneang.

Atas tuduhan itu, Amisandi ditahan sejak 9 januari 2017. Pada hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah ia bersama beberapa warga ditangkap aparat kepolisian.

Amisandi bersama 300 an orang secara spontan mendatangi Basecamp (tempat Istirahat) PT Seko Power Prima (PT SPP) di Pohoyaang 28 Desember 2016. Warga mempertanyakan aktivitas pengeboran oleh PT SPP di wilayah adat mereka yang tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari Masyarakat Adat Pohonenang dan Hoyane. 

Komunitas adat tersebut adalah pemangku Hak  atas tanah ulayat di wilayah mereka.  Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang pengakuan keberadaan Masyarakat adat Seko.  Kesatuan Masyarakat hukum adat juga secara tegas diakui oleh konstitusi pasal 18b UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perhimpunan Pembela Masayarat Adat  Nusantara (PPMN) Bersama Solidaritas Peduli Seko dalam siaran pers menjelaskan, konflik antara masayarakat adat Seko tengah (komunitas adat Pohoneang, Komunitas Adat Hoyane dan Komunitas Adat Amabalong) dimulai sejak tahun 2012. Saat itu PT SPP melakukan survey di Desa Tanamakaleang.  PT SPP yang diwakili Ginanjar Kurli akhirnya dikenakan sanksi adat karena masuk tanpa izin dari lembaga adat dan tidak melalui musyawarah adat setempat. Selanjutnya di tahun 2014 PT SPP kembali ingin melakukan survei. Namun masyarakat tetap menolak.

Surat menyurat, permintaan dialog ke Pemda, hearing ke  DPRD sampai aksi damai.  Semuanya berujung pada pembiaran oleh pihak pemda, kekerasan oleh pihak polres Masamba.  

Pertengahan tahun 2016, sesuai informasi, PT SPP memaksakan masuk ke wilayah adat Pohoneang dengan membawa alat bornya yang dikawal oleh pihak kepolisian, sementara masyarakat tetap melakukan aksi penolakan.

Pada Agustus 2016, aksi pengusiran PT SPP berdampak pada pemanggilan 23 warga, dan 13 orang di antaranya dinyatakan bersalah dengan hukuman 7 bulan penjara atas Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang oleh dakwaan JPU Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 406 KUHP jo Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menolak PLTA

Masyarakat adat di Seko menolak proyek PLTA karena dalam dokumen AMDAL-nya akan menenggelamkan 25 Ha sawah produktif dan menguasai lahan perkebunan masyarakat. Sementara mata pencaharian utama masyarakat Seko adalah bertani. Pengambilalihan tanah untuk kepentingan perusahaan ini dianggap melakukan perampasan ruang hidup dan penghilangan basis material kebudayaan.  Menurut warga, kepentingan swasta bukan segalanya sehingga pihak kepolisian harusnya bersikap netral.  Demikian juga putusan majelis hakim harus tetap bisa menjaga marwah keadilan.  

Adi Kusuma, SH salah satu anggota Tim PPMAN mengatakan, Jaksa Penuntut Umum seharusnya sejak awal cermat melihat berkas perkara dari pihak kepolisian sehingga tidak terseret dalam perbuatan sewenang-wenang terhadap Amisandi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya bisa melihat sejak PPMAN memasukkan gugatan praperadilan atas penangkapan yang tidak sah dan penetapan tersangka terhadap Amisandi yang cacat prosedur, dan prematur. Apalagi dengan tuntutan yang berlebihan sementara JPU juga telah melihat secara jelas fakta persidangan semua saksi yang di hadirkannya mencabut beberapa keterangannya.*

 

Last modified on Selasa, 23 Mei 2017 10:37
Read 184 times
Rate this item
(0 votes)

Komentar

Foto Kegiatan