JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Harus Dirombak Total Featured

Jumat, 09 Juni 2017 00:00 Written by  mus
Susana konsolidasi CSO/NGO di Sulawesi tentang tata keloa sawit berkelanjutan, di Hotel Merqure, Palu, 6-7 Juni 2017 Susana konsolidasi CSO/NGO di Sulawesi tentang tata keloa sawit berkelanjutan, di Hotel Merqure, Palu, 6-7 Juni 2017 mus

JURnaL Celebes. Menyikapi draf Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), organisasi masyarakat sipil (OMS) di Sulawesi mendesak ISPO harus dirombak total. ISPO yang diimplementasikan secara sukarela sejak 2011 dianggap tidak mampu mengatasi berbagai masalah sawit di Indonesia. Untuk itu, ISPO mesti dirombak secara keseluruhan supaya menjadi sebuah sistem yang transparan, terpercaya dan dapat diandalkan. Sistem ISPO versi rancang ulang memerlukan mesin pengawasan dan pemantauan yang tidak memihak dan kompeten, sehingga mampu secara rinci dan komprehensif menelusuri berbagai temuan pelanggaran ISPO. 

Demikian antara lain simpulan dari Konsolidasi OMS/NGO Sulawesi terkait ISPO di Hotel Mercure, Palu, 6-7 Juni 2017 yang diikuti perwakilan OMS dan petani sawit se-Sulawesi, dilaksanakan oleh Kaoem Telepak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).

Dalam kertas posisi yang disusun, peserta konsolidasi juga meminta agar sistem ISPO masih harus dilengkapi dengan prosedur pengaduan yang mudah diakses serta mekanisme pemberian sanksi yang setimpal guna menimbulkan efek jera bagi para pelanggar ISPO. Peserta konsolidasi dalam kegiatan terebut juga mengkritisi dan memberi masukan Draf Peraturan Presdien tentang Sistem Pengelolaan Sawit Berkelanjutan di Indonesia atau ISPO.

OMS di Sulawesi menilai ISPO yang diimplementasikan sejak 2011 dengan sistem sertifikasi tidak memberikan perubahan berarti bagi pengelolaan sawit di Indonesia. Karenanya masalah-masalah yang terjadi antara lain, legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Selain itu terbitnya izin-izin melalui praktik-praktik non-prosedural (seperti korupsi dan grativikasi), Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Pelanggaran lain adalah penanaman di sempadan sungai, penerapan kebijakan perlindungan ekosistem penting, perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS).

Masalah lain, sebagian pola kerjasama atau kemitraan antara pengusaha dan petani dianggap tidak manusiawi, sehingga posisi tawar petani sebagai mitra kian lemah di hadapan industri sawit.  Hal ini mengakibatkan gagalnya penyejahteraan dan pemenuhan hak-hak kelompok tani. Terkait hal ini, juga mengakibatkan maraknya konflik tenurial dalam pembangunan perkebunan sawit.*

Dokumen Kertas Posisi organisasi masyarakat sipil se-Sulawesi tentang perbaikan ISPO dapat dowload pada Download attachments di ujung bawah halaman ini. 

 

Last modified on Rabu, 21 Juni 2017 17:21
Read 158 times
Rate this item
(0 votes)

Komentar

Foto Kegiatan